Foto: Jubir PSSI Sulut Devy Karamoy
MANADO, Klikjo.id — PSSI Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan kongres yang berlangsung Kamis (19/11/2026) di Sutan Raja Hotel, Minahasa Utara, bukan agenda resmi organisasi alias bodong.
Penegasan sesuai surat Nomor 101/PSSI-SULUT/XI/2026 tertanggal 18 November 2026 kepada Kapolda Sulut, Irjen Pol Yudo Hermanto.
Dalam surat itu, PSSI Sulut menyatakan tidak pernah memberikan rekomendasi, persetujuan, maupun mandat kepada pihak mana pun untuk menyelenggarakan kongres.
Selain itu, organisasi menilai kegiatan itu tidak memiliki dasar kewenangan sesuai Statuta PSSI dan mekanisme organisasi yang berlaku.
Karena itu, seluruh rangkaian kongres bukan kegiatan resmi PSSI Provinsi Sulut.
Juru Bicara PSSI Sulut, Devy Karamoy, mengatakan penyampaian surat kepada Kapolda merupakan langkah organisasi untuk menjaga ketertiban dan kepastian kewenangan.
Menurutnya, langkah itu juga bertujuan mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat sepak bola Sulut.
Ia menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian kepolisian agar tidak berkembang menjadi potensi konflik akibat penggunaan nama organisasi tanpa kewenangan yang sah.
“Melalui surat itu, PSSI Sulut sudah meminta Kapolda memberikan perhatian dan mengambil langkah sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
PSSI Sulut juga meminta kepolisian mencermati penggunaan nama, atribut, maupun tindakan yang mengatasnamakan PSSI Provinsi Sulut sebagai penyelenggara kegiatan resmi.
PSSI Sulut Singgung Penonaktifan Komite Pemilihan
Sementara itu, persoalan ini berkaitan dengan dinamika internal organisasi, dan keputusan penonaktifan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP).
Sebelumnya, PSSI Sulut melakukan penonaktifan KP dan KBP sebagai bagian dari langkah organisasi dalam menyikapi mekanisme penyelenggaraan proses pemilihan di lingkungan PSSI Sulut.
Namun, rencana pelaksanaan kongres oleh sejumlah oknum kembali memunculkan polemik mengenai kewenangan dan legitimasi penyelenggaraan kegiatan.
“PSSI Sulut menegaskan hasil, keputusan, maupun produk organisasi dari kongres itu bukan keputusan resmi organisasi,” ujarnya lagi.
Dengan demikian, hasil kegiatan juga tidak mewakili sikap resmi PSSI Provinsi Sulut.
Penegasan ini sangat urgen agar masyarakat, khususnya insan sepak bola di Sulut, tidak keliru memahami kedudukan kegiatan yang menggunakan nama PSSI.
“Harapannya, seluruh pihak menghormati Statuta PSSI, mekanisme, serta kewenangan organisasi yang berlaku,” katanya.
Selain itu, koordinasi dengan kepolisian dapat mencegah potensi konflik dan menjaga kondusivitas sepak bola di Bumi Nyiur Melambai.
PSSI Sulut juga menegaskan bahwa kongres yang tidak memperoleh rekomendasi, persetujuan, maupun mandat organisasi tidak dapat diklaim sebagai agenda resmi PSSI Provinsi Sulut.(**)

Tinggalkan Balasan