Foto: Anggota MPR RI/DPD RI asal Papua, Carel Simon Petrus Suebu, saat menyerap aspirasi masyarakat dalam Sarasehan Kebangsaan di Hotel Grand Papua, Sentani, Kabupaten Jayapura.(ARS)
SENTANI, Klikjo.id –Anggota MPR RI sekaligus DPD RI asal Papua, Carel Simon Petrus Suebu, menyoroti pengurangan Dana Desa dan dampak efisiensi anggaran pemerintah.
Hal ini dikatakan Carel saat menggelar Sarasehan Kebangsaan di Hotel Grand Papua, Sentani, Jayapura, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan kewenangan DPD RI, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Sekitar 50 peserta mengikuti kegiatan masing-masing, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, mahasiswa, serta perwakilan organisasi kepemudaan.

Carel yang menjabat Wakil Ketua Komite I DPD RI menjelaskan peran lembaga perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ia menjelaskan, pentingnya pemahaman masyarakat untuk nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, serta empat pilar kebangsaan.
Menurutnya, sarasehan menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan pembangunan di daerah.
Program sarasehan ini merupakan bagian dari tugas dan peran MPR. Ketika anggota MPR turun ke daerah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai nilai-nilai kebangsaan.
“Tujuannya, untuk menyampaikan tugas, kewenangan serta fungsi MPR RI, juga sosialisasi empat pilar kebangsaan,” jelas Carel.
Tampung Aspirasi Kepala Daerah
Menurutnya lagi, pihaknya menerima banyak aspirasi dari sejumlah kepala daerah di Indonesia atas pengurangan transfer ke daerah.
Selain itu, kondisi ini berpotensi mengurangi pendapatan daerah, memperlambat perputaran ekonomi, serta menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami sudah menerima banyak masukan dari kepala daerah, bukan hanya di Papua, tetapi hampir seluruh Indonesia. Aspirasi mereka relatif sama, bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini berdampak pada penurunan kemampuan fiskal daerah.
“Otomatis berpengaruh pada peredaran uang dan aktivitas ekonomi di daerah,” ungkapnya.
Karena itu, berbagai masukan telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Harapannya, pemerintah pusat mempertimbangkan aspirasi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan anggaran agar pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
Selain itu, ia juga menyampaikan informasi mengenai rencana penambahan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.
Selanjutnya, ada rencana penambahan anggaran pada akhir 2026 serta peningkatan transfer ke daerah sebesar lima persen pada tahun anggaran 2027.
Ia berharap kebijakan ini dapat membantu mengatasi keterbatasan fiskal sejumlah pemerintah daerah.
Dana Desa Turun hingga Rp300 Juta
Selain transfer ke daerah, Carel turut menyoroti pengurangan alokasi Dana Desa yang ikut membebani pemerintah kampung.
Menurutnya, keterbatasan anggaran dapat menghambat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan berbagai program pelayanan di kampung.
Contohnya, alokasi Dana Desa yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1 miliar per kampung setiap tahun, kini mengalami pengurangan.
Dalam perkembangannya, anggaran turun menjadi sekitar Rp800 juta. Bahkan, pada kondisi khusus, dana kampung hanya sekitar Rp300 juta.
“Ini juga menjadi aspirasi yang harus kami bawa ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa. Sebab, anggaran yang sampai ke kampung semakin berkurang,” terangnya.
Padahal, kampung merupakan ujung tombak pembangunan yang membutuhkan dukungan anggaran untuk menjalankan berbagai program bagi masyarakat.
Menurutnya lagi, persoalan pengurangan Dana Desa juga telah menjadi pembahasan di Kementerian Desa.
Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat agar memperhatikan kebutuhan anggaran pemerintah kampung.
Carel menilai dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan merata hingga tingkat kampung.
Aspirasi Masyarakat Papua Dibawa ke Pemerintah Pusat
Lebih lanjut, Carel berharap komunikasi antara wakil rakyat, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat.
Melalui Sarasehan Kebangsaan, ia juga berharap masyarakat semakin memahami fungsi DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah.
Selain memperkuat wawasan kebangsaan, kegiatan ini menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Jayapura, kepada pemerintah pusat.(ARS)

Tinggalkan Balasan