Foto: Nelvis Manobi ( penerima manfaat), Manasse Bernard Taime ( Ketua Forum Kemanusiaan) Kabupaten Jayapura, Jhon Maurids Suebu ( Sekretaris Forum Kamanusiaan).

JAYAPURA, KLIKJO.ID–Ketua Forum Kemanusiaan Jayapura, Manasse Bernard Taime  mempertanyakan kinerja panitia khusus (Pansus) DPRD yang dinilai tidak melakukan pengawasan dalam pekerjaan proyek dan pemberian bantuan terhadap korban bencana banjir yang terjadi pada 16 Maret 2019 silam. 

“Sampai saat ini belum ada pertanggung jawaban kepada publik. Jadi saya minta BPK untuk mengaudit dana bantuan untuk rakyat yang digunakan untuk pekerjaan,” ujarnya.


Manase menambahkan, kalau ada dugaan permainan kotor dalam pekerjaan dan penanganan  tolong diperiksa, karena dana ini diperuntukan bagi korban bencana banjir. Demikian juga dana duka, karena banyak korban yang meninggal.


“Saya menilai ada oknum kontraktor yang diduga bermain, kalau itu dilakukan satu atau dua oknum dipastikan semua yang ada didalam akan kena, dan saran saya langsung di black list saja,” tegasnya lagi.

Sebagai ketua forum memberikan apresiasi kepada Bapak bupati, karena pekerjaan sudah berjalan, namun ada saja oknum kontraktor lokal yang Diduga tidak beres merealisasikan pekerjaan.


“Malah ada dana sudah cair, namun bahan belum tiba di kampung. BNPB harus kumpul semua kontraktor untuk evaluasi hasil kerja. Kanapa disini mandek kendalanya dimana untuk menyelesaikan kerja di lapangan,” ujarnya lagi.


Pemerintah tidak boleh diam agar tidak ada kecemburuan di masyarakat. Dan harus diselesaikan apapun resikonya karena ini melibatkan masyarakat korban banjir.


Senada dikatakan, Jhon Maurids Suebu Sekretaris Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura, menurutnya pekerjaan yang dilakukan kontraktor lokal jauh dari harapan BNPB. Belum sampai 100 persen, capaian diperkirakan masih 20-25 persen.


” Ada pekerjaan bahan untuk satu rumah penerima manfaat, dibilang selesai, lalu pindah ke rumah lain padahal belum selesai, bahkan ada yang menggunakan bahan bekas,” ujarnya.


Ditambahkan, dari hasil temuan di lapangan, dari sekian banyak kontraktor hanya ada  lima kontraktor saja yang kerja bagus. Contoh kontraktor yang bagus, pertama memiliki rasa kemanusiaan,  dan pendekatan diskusi kekeluargaan dengan penerimaan manfaat dana seauai RAB.


Kedua bahan tidak setengah-setengah atau full. Ketiga transparan untuk biaya kepada penerima manfaat. Keempat  mengawasi ditempat sebelum konsultan melakukan tugasnya. Melakukan pembayaran kepada  pekerja. Dan yerakhir Konsultan datang, cek, baru di cat.


“Ada oknum kontraktor nakal, bahan hanya setengah, bahan bekas pula. Ini hrs diberikan sanksi. BNPB pansus harus croscek, karena sampai saat ini banyak pekerjaan tidak beres,” ujar Sekretaris forum.

Salah satu penerima manfaat bantuan, Nelvis Manobi , memberikan apresiasi kepada kontraktor yang bekerja maksimal bagi masyarakat yang kena dampak banjir atau penerima manfaat. 


“Merupakan kecelakaan besar dan luka yang diberikan oleh kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan. Dinas terkait agar melakukan tindakan tegas bagi mereka,” ujarnya.


Nalvis menambahkan ada 9 rumah yang tidak dibangun sama sekali salah satu adalah rumah miliknya. Diduga sudah trima uang, dan belum tanda tangan berita acara penyelesaian dari kontraktor. 


“Ada juga dibangun tidak sesuai perjanjian RAB. Harusnya dibangun setengah kayu besi setengah kayu putih. Tapi kayu putih tidak  berkualitas. Papan rumah dan alas kayu besi. Dinding kayu putih. Tapi semua malah pakai kayu putih. 


“Sampai  dimana teman-teman  DPRD mengawasi pekerjaan ini. Kita sudah sepakat  mengawasi rumah korban banjir, tapi sampai saat ini belum  ketemu DPRD di lapangan,” ujarnya sambil menambahkan belum ada info dari DPRD, audah sejauh mana tingkat pengawasan terhadap kinerja kontraktor di lapangan, kami ingin tanya ke DPRD.  (Arifin Sayow)