Foto: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).(Ist)

JAKARTA, Klikjo.id —Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh kebijakan pemerintah harus mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberi manfaat nyata bagi rakyat.

Ini ditegaskan Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.

Berlangsung dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah akan memperkuat pelayanan dasar melalui renovasi 10.000 puskesmas dan pembangunan 441 rumah sakit umum daerah.

Selain itu, pemerintah menargetkan perbaikan sekolah dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Rote.

Menurut Prabowo, langkah ini menunjukkan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah akan memperkuat bursa komoditas, mengoptimalkan aset BUMN, serta mengembangkan Indonesia International Financial Center atau IIFC.

Pemerintah juga menyiapkan Danantara Development Management Fund atau DDMF untuk membiayai berbagai proyek pembangunan lintas generasi.

Di sektor industri, pemerintah mendorong pertumbuhan pasar produk nasional melalui kebijakan subsidi kendaraan listrik untuk memperkuat industri dalam negeri.

Ciptakan Kedaulatan dan Pemerataan

Prabowo menegaskan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar angka statistik, tetapi harus menciptakan kedaulatan dan pemerataan.

Karena itu, setiap program pemerintah harus memiliki manfaat nyata,  dan bertanggung jawab.

“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat,” kata Prabowo.

Presiden juga menekankan insentif pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan baru, sedangkan investasi wajib mendorong transfer teknologi kepada Indonesia.

Selain itu, setiap rupiah anggaran harus memiliki tujuan jelas dan setiap kebijakan harus mempunyai ukuran keberhasilan.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut pemerintah bertugas melindungi rakyat dari kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja, serta keterbatasan layanan kesehatan.

Oleh sebab itu, pemerintah wajib mengutamakan belanja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Prabowo juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan praktik korupsi, penipuan, mark up, serta penggelembungan anggaran.

“Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” tegas Prabowo.

Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga desa harus memperkuat pengawasan agar anggaran pembangunan benar-benar kembali kepada masyarakat.(**)

Sumber: BPMI Setpres