Yunus Wonda memastikan bahwa Pemkab Jayapura akan menertibkan seluruh proses perizinan pembangunan perumahan. Setiap pengembang diwajibkan menyusun dan mempresentasikan rencana lengkap, terutama terkait sistem drainase dan pembuangan akhir air.
“Pengembang harus bangun perumahan dengan baik dan benar. Jangan hanya mencari keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pembangunan perumahan di sekitar bantaran sungai. Normalisasi sungai, menurutnya, harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari.
Bupati juga, menyinggung Perumahan Gajah Mada di Kelurahan Dobonsolo. Sudah hampir satu dekade perumahan itu ditinggalkan warga karena terus-menerus terendam air akibat kelalaian pengembang.
Lebih jauh, ia mengungkapkan adanya kerja sama antara pengembang bermasalah dengan sejumlah bank, yang justru merugikan warga. Banyak warga yang meninggalkan rumah karena banjir kemudian kesulitan mengajukan kredit rumah baru karena masuk daftar hitam bank.
“Kasihan masyarakat. Sudah jadi korban, malah dibebani masalah baru oleh pihak bank,” ucapnya.
Bupati Yunus Wonda meminta pihak perbankan lebih bijak menyikapi persoalan ini. Ia menegaskan bahwa yang harus bertanggung jawab adalah pengembang, bukan masyarakat yang menjadi korban.
“Jangan menyiksa masyarakat. Berikan kemudahan, dan tanggung jawab harus kembali ke pengembang,” tegasnya.
Bupati memastikan akan memanggil pihak perbankan yang bekerja sama dengan pengembang perumahan bermasalah untuk membahas solusi yang adil dan melindungi hak warga.(ARS)
Tinggalkan Balasan