Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mendorong perubahan paradigma pembangunan perbatasan dari pendekatan inward looking menjadi outward looking.

Papua diproyeksikan sebagai pintu gerbang Pasifik melalui penguatan konektivitas wilayah, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kerja sama lintas negara.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Papua juga mengusulkan pembangunan dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru, yakni di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, serta PLBN laut di Jayapura.

Infrastruktur ini dinilai strategis untuk memperkuat pengawasan wilayah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi resmi lintas batas.

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M. Rifky Zamy Karsayuda dan dihadiri perwakilan kementerian serta lembaga terkait, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Komisi II DPR RI menegaskan pengelolaan wilayah perbatasan tidak dapat lagi dilakukan secara sektoral. DPR menuntut kebijakan yang jelas, program yang terukur, serta solusi konkret untuk memperkuat kawasan perbatasan.

“Tanpa langkah tegas dan terintegrasi, wilayah perbatasan akan terus tertinggal dan berpotensi menjadi titik rawan bagi kedaulatan negara,” tegas pimpinan rapat.

Rapat ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh sekaligus penegasan bahwa wilayah perbatasan merupakan wajah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ARS)