TOMOHON, Klikjo.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Grand Master Hotel Tomohon, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung Wali Kota Tomohon Caroll Senduk SH didampingi Wakil Wali Kota Sendy Rumajar SE MIKom.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan Musrenbang merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif.

“Melalui forum ini, kita menyelaraskan usulan dan aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan untuk dirumuskan menjadi prioritas pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Untuk tahun 2027, Pemkot Tomohon mengusung tema Percepatan Transformasi Pembangunan Inklusif Melalui Penguatan SDM, Ekonomi Daerah, dan Ketahanan Lingkungan.

Sejalan dengan itu, sejumlah target indikator makro ditetapkan, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80–6,25 persen, PDRB per kapita Rp62,95 juta, serta kontribusi terhadap perekonomian Sulawesi Utara sebesar 4,6 persen.

Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,80–5,30 persen, pengangguran terbuka 6,56–7,30 persen, rasio gini 0,315–0,320, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 80,75–80,88.

Pemkot juga menargetkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 68,47 persen dan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 34 persen.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkot menetapkan delapan prioritas pembangunan, meliputi penguatan kerukunan dan nilai budaya, peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan pariwisata, peningkatan daya saing daerah dan investasi, pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan pelayanan publik berbasis digital, serta penguatan stabilitas keamanan.

Wali Kota juga menekankan pentingnya integrasi Program Strategis Nasional (PSN) dalam perencanaan daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengendalian inflasi dan kemudahan perizinan.

“Seluruh program strategis nasional harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta diawasi secara efektif oleh Inspektorat sebagai APIP,” katanya.

Ia berharap Musrenbang ini menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran. Bappelitbangda Kota Tomohon juga diminta mengawal dan mengintegrasikan seluruh masukan ke dalam dokumen perencanaan secara terpadu dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, unsur Forkopimda, anggota DPRD, jajaran Pemkot Tomohon, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta peserta musrenbang.(REQ/*)