Berikut Program Unggulan dan Prioritas..

Foto: Gubernur Papua saat membuka Musrenbang RKPD dan Otsus Tahun 2027 di Hotel Suni Abepura.(Ist)

PAPUA, Klikjo.id –Gubernur Papua Matius D Fakhiri membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 202.

Inisiasi kegiatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Mengusung tema
“Integrasi Kesejahteraan Sosial untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif”.

Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdampak langsung.

Hadir, Wakil Gubernur Papua, bupati dan wali kota se-Papua, unsur Forkopimda, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyusun arah pembangunan daerah.

Selain itu, forum ini sangat penting karena mampu menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan kebijakan lintas pemerintahan.

“Musrenbang ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa forum  ini juga untuk penajaman dan penyepakatan RKPD 2027 agar selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Integrasi Otsus Jadi Kunci

Gubernur kemudian menekankan pentingnya integrasi program Otonomi Khusus dalam dokumen RKPD.

Dengan demikian, harapannya dana Otsus lebih tepat sasaran, utamnya bagi Orang Asli Papua, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Gubernur mengungkapkan, sejumlah indikator makro Papua menunjukkan tren positif.
Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 60,44 pada 2020 menjadi 74,69 pada 2025.

Namun demikian, pemerataan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah.

Di sisi lain, kondisi fiskal daerah mengalami tekanan akibat penurunan pendapatan serta tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat.

Gubernur juga mengajak  kepala daerah memperkuat komitmen pembangunan, khususnya dalam penanganan penyakit menular.

Fokus ini mencakup HIV/AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Kusta yang masih menjadi tantangan serius di Papua.

“Seluruh kebijakan ini bermuara pada satu tujuan besar, yakni mewujudkan Papua yang CERAH: Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni,” terangnya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah akan meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, digitalisasi pendapatan, dan pemanfaatan aset daerah.

Untuk menjawab berbagai tantangan, Pemprov Papua menetapkan program prioritas (lihat grafis_red).

Selanjutnya, Gubernur menegaskan bahwa tahun 2027 merupakan fase integrasi pembangunan.
Artinya, seluruh program harus saling terhubung dan fokus pada layanan dasar, infrastruktur, serta ekonomi berbasis wilayah.

Grafis Program Prioritas:
– Perlindungan kesehatan ibu dan anak
– Bantuan pendidikan
– Layanan kesehatan bergerak
– Pembangunan pasar modern
– Penyediaan perumahan layak huni
– Peningkatan konektivitas
– Penguatan komoditas unggulan ekspor

Grafis penetapan Prioritas utama dan Target 2027:

– Penguatan tata kelola pemerintahan
– Peningkatan kualitas SDM
– Stabilitas keamanan dan ketertiban
– Pengembangan kawasan ekonomi terpadu
– Infrastruktur konektivitas

Adapun target indikator 2027 antara lain:
– Pertumbuhan ekonomi: 4,27 persen
– Kemiskinan: turun menjadi 17,51 persen
– Pengangguran: 6,02 persen
– IPM: 74,57
(ARS)