Foto: Kapus Waibu Fransina Dike, SKM.(ARS)


SENTANI, Klikjo.id – Kepala Puskesmas (Kapus) Waibu Fransina Dike, SKM akhirnya bicara soal aksi pemalangan.
Menurutnya, aksi  tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Waibu, Jayapura, pada Senin (15/6/2026) pukul 06.00 WIT, menyebabkan pelayanan kesehatan  sempat lumpuh.

Namun demikian, setelah ada komunikasi internal, layanan kembali normal sekitar pukul 10.00 WIT hingga sore hari.

“Kami seharusnya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Namun pagi tadi pelayanan tidak berjalan baik karena ada aksi  sejumlah nakes,” ujar Kapus Waibu.

Fransina menjelaskan, ada tiga tuntutan utama dari nakes. Meliputi, pengurusan kenaikan pangkat, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta pembagian anggaran  BPJS Kesehatan.

Menurutnya, untuk kenaikan pangkat proses administrasi untuk 98 tenaga kesehatan telah menjadwalkannya sepanjang tahun 2026.

Mekanisme Sesuai Kewenangan

Sementara, kendala yang muncul selama ini lebih banyak berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan mekanisme penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

“Dalam setiap apel maupun briefing, kami selalu menyampaikan tahapan pengurusan kenaikan pangkat. dan sudah menugaskan Kepala Tata Usaha bersama staf administrasi untuk membantu menyiapkan berkas,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan arahan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kepala puskesmas yang masih berstatus pelaksana tidak memiliki kewenangan menandatangani SKP.

Ia menyebut sudah menyalurkan pembayaran tahap pertama Dana BOK  2026 pada Jumat lalu.

Selain itu, pihaknya juga menerapkan kebijakan agar petugas  dalam gedung memperoleh perhatian yang sama. Karena, memiliki tanggung jawab dalam pelaporan program melalui sistem aplikasi yang terhubung dengan pemerintah pusat.

Sementara untuk dana BPJS Kesehatan, ia memastikan pembagian sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

Juga membayarkan Dana jasa pelayanan medis  kepada petugas. Sedangkan dana operasional  untuk mendukung pelayanan kesehatan, pengadaan obat, dan alat kesehatan, listrik, bahan bakar, dan kebutuhan administrasi lainnya.

Bantah Tuduhan Otoriter

Kepala Puskesmas Waibu juga membantah tudingan adanya tekanan maupun sikap otoriter kepada nakes.

Menurutnya, ketegasan ini semata-mata untuk memastikan disiplin kerja dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai aturan.

“Saya rasa tidak ada tekanan. Sebagai pimpinan tentu saya harus tegas dalam menjalankan aturan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia bahkan menyatakan siap menyerahkan data kehadiran dan kinerja seluruh tenaga kesehatan kepada pimpinan daerah sebagai bentuk transparansi.

Capaian Setahun Memimpin

Selain itu, Kepala Puskesmas Waibu juga memaparkan sejumlah capaian selama satu tahun masa kepemimpinannya sejak  pada 5 Juni 2025.

Antara lain pelayanan kesehatan 24 jam, penguatan layanan posyandu, penambahan fasilitas penunjang kerja petugas, hingga pembukaan poliklinik sore.

Tak hanya itu, ruang bersalin kini beroperasi selama 24 jam untuk melayani ibu hamil yang membutuhkan pertolongan kapan saja.

“Kalau ada ibu hamil yang ingin bersalin, sekarang bisa datang kapan saja karena ruang bersalin sudah aktif selama 24 jam,” ujarnya.

Puskesmas Waibu juga telah mengaktifkan pelayanan Puskesmas Pembantu (Pustu) selama 24 jam serta layanan jemput bola atau door to door bagi masyarakat.

Menanggapi pemalangan , Kapus Waibu berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi dan dialog untuk menyelesaikan persoalan.

Ia mengajak nakes dan manajemen puskesmas untuk duduk bersama mencari solusi demi menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

“Saya mengajak semua pihak untuk berkomunikasi dengan baik. Jika ada persoalan, mari sampaikan secara langsung untuk mendapat solusi bersama,” katanya.

Ia juga meminta Dinkes Kabupaten Jayapura turun tangan menindaklanjuti berbagai persoalan internal yang berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan di Puskesmas Waibu.

Hingga berita ini turun, pelayanan kesehatan di Puskesmas Waibu berjalan normal. Meski demikian, dampak aksi pemalangan masih  ada dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, tim redaksi Klikjo.id masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura berhubung dengan persoalan ini.(ARS)