Bukti Tata Kelola Keuangan Makin Akuntabel

Foto: Bupati Franky Donny Wongkar menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 dengan Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sulut.(Ist)

MINSEL, Klikjo.id –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Torehan prestasi ini, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Hal ini, menjadi semakin istimewa lantaran pengukuhan kali ini, sebagai daerah yang berhasil mempertahankan Opini WTP 10 kali berturut-turut.

Torehan prestasi Pemkab Mnsel ini, disampaikan pada penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada 14 kabupaten/kota se-Sulut. Agenda ini, berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulut, Kota Manado, pada Jumat (29/5/2026).

Asal tahu saja, Penyerahan LHP oleh Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo. Langsung kepada Bupati Minsel, Franky Donny Wongkar SH  (FDW) dan Ketua DPRD Stefanus DN  Lumowa SE .

Predikat WTP merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bupati FDW mengapresiasi  jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena, jajarannya sudah bekerja maksimal menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Menurutnya, opini WTP ke-10 ini adalah bukti nyata bahwa birokrasi di Minsel bekerja dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

Namun demikian, capaian satu dekade ini bukanlah akhir, melainkan standar dasar yang harus  kita pertahankan.

“Dengan demikin,  pengelolaan setiap rupiah uang rakyat  sesuai asas kepatuhan dan aturan dan ketentuan. Sehingga,  memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar FDW.

Keberhasilan mempertahankan Opini WTP selama 10 tahun berturut-turut menunjukkan kuatnya sistem pengendalian internal.

Selain itu,  tingginya tingkat kepatuhan pada  peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan APBD.

Harapannya,  prestasi ini tidak hanya menjadi pencapaian administratif. Ttetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di  Minsel.(ADV/**)