Foto: Tokoh Adat Yo Ondofolo Kampung Babrongko sekaligus Wakil Ketua DAS, Ramses Wally.(ARS)

SENTANI, Klikjo.id — Tokoh adat Kabupaten Jayapura “menandai” ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPRK Jayapura pada pembukaan Pra-FDS XV 2026.

Pada hal, Kegiatan yang berlangsung di kawasan Kalkote, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Selasa (25/8/2026), merupakan agenda penting.

Tokoh Adat Yo Ondofolo Kampung Babrongko sekaligus Wakil Ketua Dewan Adat Sentani (DAS), Ramses Wally, mengaku kecewa.

Ramses mengatakan, dia tidak melihat satu pun pimpinan maupun anggota DPRK Jayapura dalam pembukaan agenda rutin yang mengusung budaya fan pariwisata lokal.

“Saya sebagai tokoh adat dan juga sebagai Wakil Ketua DAS Sentani sangat kecewa melihat kondisi ini,” ujar Ramses.

Menurutnya, ketidakhadiran DPRK Jayapura menimbulkan pertanyaan masyarakat karena Pra-FDS XV merupakan agenda besar Kabupaten Jayapura.

Apalagi, pembukaan kegiatan ada Gubernur Papua, tokoh adat, serta masyarakat dari berbagai wilayah.

“Ini menjadi pertanyaan, ada apa dengan kondisi seperti ini? Apakah karena sponsornya bupati?” tanya Remses.

Ramses juga mempertanyakan sikap DPRK Jayapura untuk pelaksanaan FDS sebagai salah satu agenda daerah.

Sementara itu, ia menyebut perwakilan DPR Provinsi Papua hadir dalam kegiatan  sehingga kondisi DPRK Jayapura sangt janggal.

“DPR Provinsi Papua saja ada perwakilan yang hadir. Masakan DPR Kabupaten Jayapura selaku tuan rumah tidak kelihatan,” ujarnya.

Karena itu, Ramses menilai DPRK Jayapura seharusnya tetap mengutus perwakilan apabila seluruh pimpinan dan anggota berhalangan hadir.

Butuh Dukungan DPRK

Menurutnya lagi, lembaga legislatif perlu menunjukkan dukungan untuk agenda daerah yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan tokoh adat.

“Kalau memang mereka ada tugas keluar, saya rasa unsur pimpinan juga harus hadir dan harus ada yang mewakili,” tegas Ramses.

Lebih lanjut, Ramses menilai hubungan eksekutif dan legislatif Kabupaten Jayapura harus berjalan harmonis dalam menjalankan pemerintahan.

Ia menyebut kedua lembaga sebagai kemitraan memiliki peran penting dalam pembahasan program, kebijakan, serta anggaran pembangunan daerah.

“Pemerintahan eksekutif dan legislatif itu bagaikan suami istri. Programnya sudah melalui pembahasan DPR,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Ramses meminta persoalan menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRK Jayapura.

Selanjutnya, Ia berharap kedua lembaga memperkuat komunikasi agar perbedaan sikap tidak menimbulkan pertanyaan maupun persepsi negatif masyarakat.

“Kami masyarakat bertanya-tanya. Sebagai tokoh adat, saya melihat kegiatan ini seakan-akan tidak ada respons legislatif,” katanya.
Ramses berharap eksekutif dan legislatif dapat berjalan seirama sehingga berbagai program pembangunan memperoleh dukungan masyarakat.

Menurutnya, kekompakan antarlembaga juga penting untuk menjaga citra pemerintahan Kabupaten Jayapura di mata publik.

“Eksekutif dan legislatif harus seirama, sehingga publik menilai bahwa pemerintahan ini bersih, baik dan berwibawa,” ujarnya.
Selain itu, Ramses mengingatkan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada puncak FDS XV 2026 September mendatang.
Ia menilai seluruh unsur pemerintahan perlu menunjukkan kekompakan apalagi  ada rencana menghadirkan Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Kehadiran Wakil Presiden akan meningkatkan perhatian publik untuk kesiapan Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah.,” ujarnya. (ARS)