Foto : Upacara Bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Perhubungan Nasional Ke-53,  2024 di Halaman Kantor Perhubungan.(ARS)

SENTANI, Klikjo.id   — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jayapura menggelar Upacara Bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Perhubungan Nasional Ke-53,  2024. Upacara berlangsung di Halaman Kantor Perhubungan, Selasa (17/09/2024).

Asisten  Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Delila Giay bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup). Pada kesempatan itu Asisten I mengungkapkan bahwa ada  tiga hal pokok yang menjadi harapan pemerintah kabupaten terhadap pemerintah pusat dan juga mitra pemerintah maupun pihak ketiga.

Pertama,  pembangunan infrastruktur dasar sarana dan prasarana perhubungan seperti Pelabuhan Depapre  diaktifkan kembali karena sarana jalan sudah memadai.
“Kami juga minta  perhatian dari Kementerian Perhubungan agar jalan kabupaten dan jalan lingkungan diperbaiki karena  kabupaten tidak mampu dengan wilayah yang begitu luas,”kata Delila.

Kedua  mengaktifkan kembali tol laut di Pelabuhan Depapre, dan ketiga harus ada sinergitas antara pemerintah dan mitra-mitra kerja Kementerian Perhubungan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jayapura. “Untuk Angkasa Pura (AP) I dan ASDP, selama ini kami merasa tidak ada koordinasi, mereka (AP I) seolah negara didalam negara, daerah dalam daerah, dan seperti menutup diri dan tidak mau tau dengan anak-anak Jayapura yang mau kerja disana, susah sekali akses kesana. Saya bingung, ada apa, mohon perhatian menteri perhubungan, kalau bisa membuka dirilah, harus berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Jayapura,”ungkap Delila.

Sekalipun dipanggil PJ Bupati untuk melakukan koordinasi manajemen AP I dan ASDP tidak hadir. “Mereka tidak mau datang sekalipun dipanggil bupati untuk berkoordinasi untuk tenaga kerja untuk anak asli kabupaten Jayapura. Mereka susah sekali, tolong bapak menteri perhatikan itu, apalagi AP I padahal mereka berada di Kabupaten Jayapura, kalau ada persoalan Pemalangan bandara nanti bupati juga yang kesana buka palang, pahami itu baik,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw mengatakan  Kementrian bukan sebagai mitra tetapi sudah menjadi satu bagian dari otonomi daerah untuk memproteksi transportasi terutama berkaitan dengan PAD, SDM dan keberpihakan harus terjadi.

“Dia tidak boleh secara vertikal, akan susah kita karena semua dokumen tertutup,”kata Alfons.(ARS)