FOTO: Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, SH,
SENTANI, Klikjo.id – Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku SH, meminta masyarakat menghentikan aksi pemalakan dan pemalangan jalan.
Ia menegaskan, tindakan itu meresahkan pengguna jalan, mengganggu aktivitas ekonomi, serta berpotensi menghambat investasi di Kabupaten Jayapura.
Sejumlah lokasi rawan antara lain jalur Netar-Yabaso menuju Komba, Kanda-Yakonde, Distrik Genyem, hingga Puay-Kemtuk.
Karena itu, Haris mengimbau masyarakat tidak melakukan pemalakan maupun pemalangan yang dapat memicu konflik dan membahayakan keselamatan.
“Saya mengimbau seluruh masyarakat agar berhati-hati saat melintas. Kepada adik-adik yang biasa melakukan pemalakan dan pemalangan, mari berhenti,” tegas Haris.
Selain itu, Haris meminta kepolisian meningkatkan patroli di sejumlah ruas jalan yang rawan pemalakan dan pemalangan.
Menurutnya, kehadiran aparat penting untuk mencegah pertikaian, perkelahian, hingga kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa.
“Saya juga mengimbau pihak kepolisian agar sesekali melakukan patroli, sehingga kondisi di lapangan bisa diurai. Jangan sampai terjadi pemalakan yang menimbulkan korban,” ujarnya.
Haris menegaskan, keamanan dan kenyamanan daerah menjadi faktor penting untuk menarik investor serta mendukung pembangunan Kabupaten Jayapura.
Sebaliknya, aksi pemalakan dan pemalangan dapat menciptakan ketakutan serta menurunkan kepercayaan investor untuk mengembangkan usaha.
“Kalau daerah kita aman dan nyaman, tanpa pemalangan maupun pemalakan, saya pikir orang akan berani datang untuk berinvestasi dan membangun daerah ini,” jelasnya.
Jaga Fasilitas Umum
Karena itu, ia mengajak masyarakat menjaga fasilitas umum, khususnya infrastruktur jalan yang merupakan fasilitas bersama .
Terkait pemalangan akibat persoalan tanah dan tuntutan pembayaran hak ulayat, Haris meminta masyarakat mengutamakan komunikasi dengan pemerintah daerah.
Ia mengakui, persoalan pembayaran tanah di sejumlah lokasi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Namun, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tidak berarti pemerintah mengabaikan hak masyarakat adat.
Haris menegaskan, akan berupaya mencari solusi melalui dialog dan musyawarah. “Kalau ada persoalan sengketa tanah atau hak atas tanah yang belum dibayarkan, mari datang dan berdiskusi dengan pemerintah. Kita selesaikan bersama-sama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemalangan jalan merugikan masyarakat, Khususnya, anak sekolah, pengguna jalan, dan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Kasihan anak-anak sekolah yang harus melewati jalan. Begitu juga orang sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kita semua harus bertanggung jawab menjaga kepentingan mereka,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Haris mengajak masyarakat adat, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan serta ketertiban Kabupaten Jayapura.
Ia berharap persoalan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi melalui musyawarah tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
“Jangan lagi ada pemalakan dan pemalangan jalan. Mari kita jaga daerah ini bersama demi pembangunan dan kepentingan generasi mendatang,” pungkasnya. (ARS)
Tinggalkan Balasan