Foto :Dosen Fakultas Hukum Uncen, Dudi Mulyadi bersama Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Kabupaten Jayapura, Bob Banundi.(ARS)

SENTANI, Klikjo.id –Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura mematangkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tahun 2026 tentang pendidikan dan kesehatan.

Hal ini, untuk memperkuat perlindungan guru, tenaga kependidikan, tenaga medis, serta tenaga kesehatan di Kabupaten Jayapura.

Selanjutnya, kedua Raperda itu masing-masing mengatur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Penyelenggaraan Kesehatan dan Perlindungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Dudi Mulyadi, mengatakan penyusunan kedua Raperda telah menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, materi regulasi mempertimbangkan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Kabupaten Jayapura.

Menurutnya, perlindungan dalam Raperda pendidikan tidak hanya mencakup guru, tetapi juga seluruh tenaga kependidikan.

Cakupannya meliputi staf administrasi hingga tenaga kebersihan yang turut mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Sementara itu, Raperda kesehatan mengatur perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk pengembangan karier serta perhatian khusus bagi petugas di wilayah dengan akses pelayanan sulit.

“Yang penting instrumennya sudah ada. Ini nantinya menjadi pekerjaan besar bagi kita bersama untuk memastikan bagaimana aturan ini bisa dilaksanakan dan memberikan kebermanfaatan bagi tenaga pendidik maupun tenaga medis dan tenaga kesehatan,” ujar Dudi.

Akomodasi PembagianKewenangan

Pernyataan tersebut disampaikan saat uji publik kedua Raperda di Aula Lantai II Kalam Kudus Sentani.

Dudi menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut juga mengakomodasi ketentuan PP Nomor 106 dan 107 mengenai pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

Proses penyusunan kedua Raperda telah berlangsung sekitar enam bulan melalui penelitian dan penghimpunan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Karena itu, ia berharap kedua regulasi tersebut tidak sekadar menjadi aturan tertulis setelah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sebaliknya, pemerintah daerah harus memastikan implementasinya berjalan sehingga manfaat perlindungan benar-benar dirasakan para tenaga pendidik dan kesehatan.

Uji Publik Digelar di Lima Titik

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Kabupaten Jayapura, Bob Banundi, mengatakan uji publik kedua Raperda telah dilaksanakan di lima titik.

Kegiatan tersebut melibatkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, tenaga medis, tenaga kesehatan, serta tim penyusun.

Menurutnya, kedua Raperda terdiri dari 17 bab dan 88 pasal yang memuat berbagai ketentuan mengenai perlindungan dan penyelenggaraan pendidikan serta kesehatan.

Meski demikian, materi regulasi masih terbuka untuk penyempurnaan berdasarkan masukan masyarakat dan peserta uji publik.

Bob menegaskan, perlindungan dalam kedua regulasi tersebut tidak hanya menyangkut tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Namun, kepentingan peserta didik dan pasien sebagai penerima pelayanan juga harus menjadi perhatian.
Selanjutnya, kedua Raperda akan memasuki tahapan harmonisasi bersama tim eksekutif, khususnya Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Bob menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sehingga kedua Raperda tersebut disahkan sebelum akhir tahun 2026.

“Harapan kami, Ranperda ini dapat menjadi produk hukum yang benar-benar bermanfaat dan memberikan perlindungan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta tenaga pendidik,” tutup Bob. (ARS)