FOTO : Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro secara resmi menutup Musrenbang RKPD Kabupaten Jayapura 2023,.

SENTANI, klikjo.Id- Wakil Bupati (Wabup) Jayapura Giri Wijayantoro secara resmi menutup kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2023, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (12/4/2022).

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw melalui Wabup, J Giri Wijayantoro mengatakan,  hasil ini merupakan barometer implementasi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Jayapura untuk masa yang akan datang, dan semestinya diwujudkan secara terintegrasi dan selaras dalam menjawab berbagai isu-isu strategis, serta memberikan solusi dari inovasi yang mumpuni dalam pembangunan daerah.

 “Implementasi perencanaan pembangunan daerah secara akurat  juga mendeskripsikan sejauh mana mobilisasi pemerintah mensinergikan capaian kinerja  terhadap  tujuan dan sasaran daerah yang merefleksikan keberhasilan  program prioritas pembangunan,” ujarnya

Harapan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dapat  dirasakan  mulai dari  kampung, distrik hingga kabupaten, dan sinkron terhadap strategi arah kebijakan daerah di Provinsi Papua maupun nasional.

Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Jayapura harus menjawab target pembangunan secara akurat dan selaras dengan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah. Seperti pemulihan ekonomi,  pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik yang kompetitif, terintegrasi dan harmonis dengan kearifan lokal daerah.

“ Usulan Musrenbang Kampung/Kelurahan dan pokok pikiran DPRD yang disepakati, diakomodir dalam rancangan rencana kerja, dengan memperhatikan azas pemerataan pembangunan daerah, urgensi dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional  2023,” tandasnya.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengatakan, ada sekitar 206 usulan dalam Musrenbang RKPD Jayapura 2023, dari 19 distrik  terbagi dalam empat wilayah pembangunan.

“Secara umum dari 19 distrik itu ada 665 usulan, yang diakomodir sekitar 206 usulan dan 449 usulan belum diakomodir,” jelasnya. Untuk sisa akan dilanjutkan ke provinsi sesuai kewenangan, Kemudian, ada usulan juga yang didorong ke pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat,” tegas Parson Horota.

Terkait Pelaksanaan Otsus di Kabupaten Jayapura 2023 menurutnya, akan dibicarakan dalam forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan.Hasil rekap usulan dari 4 komisi yakni, pemerintahan, fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya:

Wilayah Pembangunan I jumlah usulan 192, 73 usulan yang diakomodir dan 119 tidak diakomodir, kemudian Wilayah Pembangunan II jumlah usulan 120, diakomodir sekitar 33 usulan dan tidak diakomodir 87 usulan.

Wilayah Pembangunan II, usulan 156, 54 usulan diterima dan 102 tidak diterima. Wilayah Pembangunan IV usulan  187, yang diterima 46 usulan dan tidak diterima ada 141 usulan.(Arifin)