Wakil Menteri ESDM RI Yuliot Tanjung mengatakan, pertemuan dengan Gubernur Papua fokus pada percepatan pembangunan sektor pertambangan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua.

“Untuk kegiatan pertambangan secara keseluruhan, kami akan mempercepat penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Papua. Masih ada potensi tambang yang belum dimanfaatkan di provinsi induk. Hal ini akan dikonsolidasikan agar dokumen wilayah usaha pertambangan bisa segera ditetapkan,” ujar Yuliot.

Ia menegaskan, percepatan ini penting agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih baik serta memastikan kehadiran pemerintah dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Selain pertambangan, pertemuan juga membahas sejumlah kebijakan strategis seperti program BBM satu harga, pemerataan listrik, dan bantuan sambungan baru listrik bagi masyarakat Papua.

“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapat keadilan dan kesejahteraan. Termasuk dalam pengelolaan saham investasi, karena provinsi induk yang menandatangani perjanjian investasi. Kami akan menata pembagian manfaatnya agar jelas antara provinsi induk dan daerah pemekaran,” jelas Yuliot.

Sementara itu, Gubernur Matius D. Fakhiri menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua tengah menyiapkan langkah-langkah penataan kawasan pertambangan secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat adat dalam setiap prosesnya.