Respons Tuntutan FPAKU

Foto:Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S Yocku SH.(ARS)

SENTANI, Klikjo.id –-Wakil Bupati (Wabup) Jayapura, Haris Richard S Yocku SH, menegaskan tidak ada diskriminasi dalam pembagian paket Proyek.

Ini disampaikan Wabup saat menghadiri  Paripurna II Masa Sidang II DPRK Jayapura di Ruang Sidang Utama pada, Senin (29/6/2026).

Pernyataan ini, sebagai respons dari  aksi unjuk rasa Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbay (FPAKU) di depan Kantor DPRK Jayapura.

Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Jayapura menghormati aksi unjuk rasa., dan siap menindaklanjuti hasil pembahasan DPRK sesuai aturan.

“Masyarakat berhak datang menyampaikan aspirasi maupun mempertanyakan berbagai hal yang dianggap perlu. Dan DPRK merupakan tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Dalam aksinya, FPAKU meminta transparansi pengelolaan paket pengadaan barang dan jasa di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Juga mendesak percepatan penerbitan Peraturan Bupati sebagai turunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024.  Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua asal Kabupaten Jayapura.

Serta, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) oleh DPRK Jayapura.

Menanggapi hal itu, Haris menyatakan Bupati Jayapura, Yunus Wonda, telah berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi pengusaha asli Papua.

Namun, ia menjelaskan jumlah paket pekerjaan tahun ini mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.  Kondisi itu berdampak pada berkurangnya program dan kegiatan di hampir seluruh OPD.

Pengaruh Efisiensi Anggaran

“Efisiensi anggaran secara nasional. Dampaknya  hampir di seluruh kabupaten dan provinsi. Karena itu jumlah kegiatan dan paket pekerjaan ikut berkurang,” jelasnya.
Meski demikian, Haris meminta para pengusaha tetap optimistis. Ia berharap mereka mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang pada perubahan anggaran maupun program pembangunan berikutnya.

“Kalau hari ini ada yang mendapat pekerjaan tentu patut bersyukur. Yang belum memperoleh kesempatan jangan berkecil hati, karena masih ada peluang pada perubahan anggaran maupun program selanjutnya,” katanya.
Selain itu, Haris mengajak  pengusaha asli Papua mendukung program pembangunan Pemkab Jayapura agar mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha.

Ia menegaskan kebijakan pemerintah daerah bertujuan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang.

‘”Kami ingin semua pengusaha, khususnya anak-anak asli Papua di Kabupaten Jayapura, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.
Selain itu, Haris menepis anggapan adanya perlakuan berbeda dalam pembagian paket pekerjaan.

” Saya bersama Bupati sudah berkomitmen bahwa seluruh pengusaha, khususnya pengusaha asli Papua di Kabupaten Jayapura, memiliki hak dan kesempatan yang sama. Dalam hal ini, mendapatkan pekerjaan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.(ARS)