Dorong Evaluasi Kelembagaan dan Pembangunan Adat

Foto: Pendeta Albert Yoku  saat menghadiri Konferensi DASS di Obe.(ARS)

SENTANI, Klikjo.id — Anggota BP3OKP Perwakilan Wilayah Papua, Pendeta Albert Yoku,  mendukung Konferensi Dewan Adat Suku Sentani (DASS).

Berlangsung di Obe, Sereh, Jayapura, pada  Kamis (24/9/2026), dengan melibatkan para pemangku kepentingan adat.

Menurutnya, kegiatan ini sebagai momentum evaluasi kelembagaan adat.

Seain itu, sebagai evaluasi kelembagaan penting secara berkala agar organisasi tetap berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ini merupakan hal yang sangat positif karena setiap organisasi memang harus ada evaluasi kelembagaan,” ujar Albert.

Ia menjelaskan bahwa, harapannya evaluasi DAS Sentani  berlangsung sejak 2023. Namun, sejumlah alasan menyebabkan pelaksanaan ditunda.

Karena itu, Albert menilai konferensi 2026 menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi keberadaan, peran, serta kelembagaan DAS Sentani.

Selain itu, forum ini melibatkan kaum cendekiawan yang memperoleh mandat mayoritas Ondofolo dan Ondoafi untuk melakukan evaluasi kelembagaan.

“Ini sesuatu yang perlu kita beri dukungan positif sehingga keberadaan DAS ini bisa melakukan evaluasi,” katanya.

Albert menegaskan, berbagai persoalan  sehubungan dengan kepentingan Ondofolo dan Ondoafi tetap perlu balik ke kampung serta para-para adat masing-masing.

Sementara itu, pembahasan kelembagaan DAS harus menyentuh persoalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Menurutnya lagi, sejumlah sektor strategis dapat menjadi perhatian, seperti kesehatan, pendidikan, peternakan, perlindungan alam, serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Dorong Akses untuk Program Pemerintah

Kemudian, DAS juga dapat mendorong akses untuk program pemerintah melalui kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat adat.

“Sementara dalam organisasi ini dapat membicarakan hal-hal mengenai bagaimana mengakses program dari luar dan kerja sama dengan pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, jika masih ada perbedaan pandangan dalam kelembagaan adat, Albert menyarankan persoalan kembali kepada Dewan Ondofolo.

Dewan Ondofolo, menurutnya, dapat menjadi ruang pembahasan bersama bagi berbagai kepentingan pemangku adat di wilayah Sentani.

Selain itu, Albert berharap kaum intelektual Sentani bersatu dan mengambil peran dalam mendorong kemajuan masyarakat di wilayah.

Peran itu, katanya, perlu mengarakan pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta perlindungan lingkungan Danau Sentani dan Pegunungan Cycloop.

“Kaum intelektual Sentani harus bersatu untuk bagaimana memajukan kehidupan masyarakat di daerah wilayah Sentani,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Albert menyampaikan BP3OKP siap mendorong kolaborasi bersama kaum cendekiawan Sentani dalam mendukung agenda pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Kolaborasi ini bisa melalui sejumlah program, antara lain Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai.

“Kaum cendekiawan Sentani dapat mengambil peran dalam mengakses dan mengembangkan berbagai program ini bersama masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, Albert menegaskan pentingnya posisi Ondofolo, Ondoafi, dan kepala suku sebagai pemangku hak atas tanah adat.

Karena itu, setiap program pembangunan yang menggunakan tanah adat harus komunikasikan dengan pemilik hak ulayat serta keluarga pemegang hak.

Ia mencontohkan pengembangan tanaman sagu yang harus menyesuaikan kepemilikan dan tata kelola tanah adat di lokasi program.

“Kalau ada program, misalnya penanaman sagu, harus komunikasikan dengan suku pemilik tanah dan keluarganya,” ujarnya lagi.

Albert berharap para Ondofolo, Ondoafi, dan kepala suku merespons program pembangunan secara positif dengan tetap memperhatikan tata kelola adat.

Selain itu, hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap agenda pembangunan wilayah Sentani. (ARS)