Desak Percepat Legalitas HNSI Musda I Papua

Foto: Wagub Papua Selatan Paskalis Imandawa saat sambutan dalam Musda I HNSI Provinsi Papua di Kota Jayapura, Senin (20/4/2026).(ARS)

JAYAPURA, Klikjo.id –Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imandawa, menyoroti penguatan sektor nelayan. Juga,  percepatan legalitas organisasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) I Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua, di Abepura, Senin (20/4/2026).

Paskalis menegaskan bahwa sektor perikanan memiliki peran strategis sebagai sumber pangan bergizi tinggi. Karena itu, ia menilai pembangunan harus memberi prioritas pada nelayan sebagai pelaku utama di lapangan.

“Jika bicara nutrisi, ikan memiliki kandungan sangat tinggi. Oleh sebab itu, nelayan harus menjadi fokus perhatian pembangunan,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan agar jangan mengabaikan kesejahteraan nelayan. Pemerintah, lanjutnya, perlu hadir melalui fasilitas, perlindungan, serta dukungan nyata agar nelayan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Paskalis menyebut HNSI sebagai mitra strategis pemerintah.

Namun demikian, ia mendorong agar organisasi ini memperkuat jaringan hingga ke tingkat cabang, sehingga pembinaan nelayan bisa langsung menyentuh masyarakat di pesisir.

Di sisi lain, ia juga menyoroti persoalan legalitas kepengurusan HNSI Papua Selatan. Pasalnya, Musda sudah sejak 17 Juli 2025, tetapi hingga kini belum mengukuhkan kepengurusan.

“Kami berharap DPP HNSI segera melantik Pengurus Papua Selatan, dan  pengurus DPD yang sudah melaksanakan Musda,,” tegasnya.

Tak hanya itu, Paskalis turut mengingatkan pentingnya edukasi kepada nelayan. Ia menilai nelayan harus taat hukum serta menjauhi aktivitas ilegal, termasuk jaringan narkotika.

Menurutnya, nelayan perlu menjadi “polisi bagi diri sendiri” di laut. Dengan demikian, mereka tetap menjaga integritas dan fokus pada profesi sebagai pencari nafkah yang sah.

Nelayan Kecil di Perbatasan Butuh Perlindungan

Sementara itu, perlindungan nelayan kecil di wilayah perbatasan juga menjadi perhatian. Ia berharap pengurus HNSI mampu memperjuangkan kepentingan nelayan kecil secara konkret dan berkelanjutan.

Di kesempatan yang sama, Ketua Koordinator Wilayah HNSI Papua Raya, Fredy Aronggear, membantah isu dualisme kepengurusan di Papua Selatan.

Ia menegaskan  HNSI yang sah berada pada Ketua Umum Herman Hery, dengan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

“Isu dualisme tidak benar. Kepengurusan HNSI memiliki dasar hukum yang jelas, dan kami siap membuka dokumen secara transparan,” jelasnya.

Selain itu, Fredy mengungkapkan rencana pelantikan serentak sejumlah DPD HNSI. Agenda pelantikan  bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 HNSI pada Mei mendatang di Maluku Utara.

Ia pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan HNSI untuk kepentingan pribadi. Sebab, tindakan ini dapat merusak kepercayaan publik kepada organisasi.

Melalui Musda I HNSI Papua ini, akan membentuk  kepengurusan yang solid. Dengan begitu, HNSI dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat  kelautan dan perikanan di Tanah Papua. (ARS)