TOMOHON, Klikjo.id- Masalah perut rakyat memang nggak bisa dianggap remeh! Demi memastikan persediaan pangan aman terkendali dan bantuan tepat sasaran, Komisi II DPRD Kota Tomohon langsung tancap gas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang cukup intens pada Selasa (29/9/2026).

Rapat penting yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Tomohon ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II James Kojongian ST.

Suasana rapat pun berlangsung serius namun tetap dinamis, membahas segala hal yang berkaitan dengan isi piring masyarakat Tomohon, mulai dari ketersediaan pangan, harga yang terjangkau, hingga kelancaran distribusi bantuan agar tidak mandek di tengah jalan.

Nggak main-main, RDP kali ini langsung menghadirkan para ‘pemain kunci’ di sektor pangan. Mulai dari perwakilan Perum Bulog Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, hingga seluruh camat dari lima kecamatan di Tomohon, yaitu Tomohon Tengah, Tomohon Timur, Tomohon Selatan, Tomohon Barat, dan Tomohon Utara. Semuanya duduk bersama demi satu tujuan: memastikan rakyat nggak kelaparan!

Salah satu poin paling krusial yang dibahas dalam rapat tersebut adalah sinkronisasi program dan validasi data penerima bantuan di tingkat kecamatan. Langkah ini dinilai sangat penting banget. Kenapa? Biar nggak ada lagi drama bantuan yang tumpang tindih alias ‘itu-itu lagi’ yang dapat, sementara warga yang benar-benar membutuhkan malah gigit jari.

Dalam program ketahanan pangan ini, Perum Bulog Provinsi Sulawesi Utara punya peran besar sebagai penyedia stok sekaligus distributor utama komoditas pangan bantuan. Sedangkan Dinas Pangan Kota Tomohon bertindak sebagai otak di balik pemetaan kebutuhan pangan masyarakat agar semua terdata dengan rapi.

James Kojongian menegaskan bahwa fungsi pengawasan dari pihak DPRD sangatlah diperlukan. Hal ini demi menjamin program mulia tersebut berjalan efektif dan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

“Koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan pemerintah di tingkat kecamatan sangat diperlukan untuk mengantisipasi persoalan distribusi serta potensi kerawanan pangan,” ungkap James dengan tegas.

Lewat RDP ini, diharapkan bakal tercipta langkah koordinasi yang jauh lebih taktis dan terukur. Jadi, kalau nanti ada lonjakan harga komoditas pangan di pasar atau kebutuhan mendesak di tingkat lokal, pemerintah setempat sudah punya jurus jitu untuk mengatasinya.(REQ)